Peningkatan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kota, Kabupaten dan Provinsi Di Kalimantan Selatan
Abstract views: 21
DOI:
https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6272
Keywords:
Kapasitas, Bendahara Pengeluaran, Tata Kelola Keuangan.Abstract
This program aims to increase the capability of the expenditure treasurer so that good governance in regional financial management is achieved. discussion (FGD), ending with an evaluation to measure the impact of the training. This will be done by explaining regional financial management and assessment to find out how to know and the competence of the trainees.
The results of the implementation of activities show that the treasurers of expenditures carrying out administration receive a lot of input in managing regional finances and tax obligations of local government agencies and can carry out activities properly with their duties and authorities.
Downloads
References
awono, I. R., & Novelsyah, M. (2016). Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi). Salemba Empat.
KPPN Metro. (2020). Tindak Lanjut Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Pada Masa Implementasi Penuh Sertifikasi Bendahara (S-102) | KPPN Metro. http://kppnmetro.org/2020/01/tindak-lanjut-perpres-nomor-7-tahun-2016-tentang-sertifikasi-bendahara-pada-satker-pengelola-apbn-pada-masa-implementasi-penuh-sertifikasi-bendahara-s-102/
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 1 (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, (2013). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111750/permendagri-no-64-tahun-2013
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17039/pp0712010.htm
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Republik Indonesia (2016).
Susilawati, H. (2016). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, 4(6), 12–21. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6610
Sutrisna, W. A. (2020). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung. In MANNERS: Vol. III (Issue 2). https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/manners/article/view/357
Wasasih, N. M., Yadnyana, I. K., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Pendidikan pada Kinerja Bendahara dengan Pelatihan dan Movitasi sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 5.2, 5(2).
