Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung

 Abstract views: 72

Authors

  • Hediyati Sinamo mahasiswa

DOI:

https://doi.org/10.36456/jpb.v2i2.5300

Keywords:

Perencanaan Partisipasi, Proses Perencanaan, Tingkat Partisipasi

Abstract

Meskipun perencanaan partisipatif telah diamanatkan sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujutkan pembangunan berkelanjutan, berbagai daerah di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pembanguna, diantaranya kemiskinan, ketimpangan wilayah, hingga tempat tinggal yang kurang layak huni di suatu daerah. Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan penyusunan program KOTAKU di 26 kelurahan prioritas, yang merupakan satu program peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Namun fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa, ternyata masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi dalam Program KOTAKU khususnya pada proses perencanaan. Tulisan ini mendiskusikan sejauh apa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kajian mengenai tingkat partisipasi bertujuan untuk mengkaji 1) Kehadiran dalam pertemuan, 2)Keaktifan dalam memberikan input, sasaran dan masukan, 3)Keterlibatan dalam menyusun concept plan, dan 4) Keterlibatan dalam menyetujui draft rencana. Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang mendeskripsikan hasil skoring masing-masing kriteria yang dikelompokkan kedalam tingkat dan tipologi partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung adalah temasuk dalam tipologi Informing, bahwa pada tahap ini, masyarakat diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban. Namun hanya bersifat satu arah dan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU belum diberikan kesempatan untuk mempengaruhi apapun, dan tidak terjadi umpan balik antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chusnah, Ummul (2008). Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta. Program Pacasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota. Universitas Diponegoro.

Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Jurnal Administrasi Negara, 1(2), 380-394.

Fitra, Helmia Adita dan Anggerini, Mega (2016). Kajian Tingkat Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Yang Inklusif (Studi Kasus: Penyusunan Draft Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal-RPJMD) Kota Semarang 2016-2021). Riptek Vol. 10, No.1, Hal. 115-128.

Girsang, Lisbet Juwita. 2011. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perbaikan Jalan (kasus : PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Meganendug Bogor). Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.

Isbandi, Adi Rukmianto (2005). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Jakarta: Fisip UI Press.

Isnadi, (2007). Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen. Program Studi Magnister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah. Universitas Brawijaya.

LKM Kelurahan Kangkung (2015). Dokumen Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) Tahun 2015-2019. Kelurahan Kangkung.

Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung Nomor: 974/V.32/HK/2014 Tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2014.

Tjahjono, Heru dkk. (2014). “Public Participation towards the Formulation of Environment friendly City Policy in Tulungagung” International Journal of Applied Sociology. Vol.4.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Downloads

Published

2022-04-29