Disparitas Regulasi Restorative Justice Antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Luar Pengadilan

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan restorative justice antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui perbandingan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dengan memperhatikan perkembangan kerangka hukum acara pidana nasional. Hasil menunjukkan perbedaan pengaturan terutama berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan, persyaratan penerapan, prosedur penyelesaian, dan akibat hukum pada setiap tahapan penanganan perkara. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pertentangan norma karena dapat berkaitan dengan pembagian fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, ketidakselarasan prosedur dan kurangnya kejelasan hubungan antartahapan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi perlindungan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku. Perlunya evaluasi terhadap kesesuaian peraturan, penguatan koordinasi antarlembaga, dan penyelarasan standar minimum penerapan restorative justice untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih terpadu.