Penjatuhan Pidana Perkara Narkotika Ditinjau dari Penerapan Persuasive of Presedent

Abstract

Penjatuhan pidana dalam perkara narkotika menimbulkan disparitas putusan meskipun diatur dalam kerangka hukum yang sama. Kondisi ini mendorong hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang memiliki kesamaan karakteristik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan persuasive precedent dalam penjatuhan pidana perkara narkotika, mengkaji kedudukan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian melalui hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Penelitian menunjukkan meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law, yurisprudensi memiliki peran penting sebagai persuasive precedent dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara narkotika. Penggunaan persuasive precedent membantu hakim mewujudkan putusan yang lebih proporsional, konsisten, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kondisi konkret setiap perkara. Karena sifatnya yang tidak mengikat, efektivitas penerapannya masih bergantung pada pertimbangan dan independensi hakim. Persuasive precedent berfungsi sebagai instrumen pendukung menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana perkara narkotika.