Hak Warga Negara dalam Bersosial Media: Meninjau Kembali Penjabaran Nomokrasi dan Demokrasi di Indonesia

Abstract

Erosi ruang publik dapat dilihat dari kebebasan berpendapat seharusnya menjadi pilar demokrasi. Kebebasan berpendapat tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Akan tetapi ruang digital saat ini dipenuhi oleh self cencorship karena ketakutan terhadap hukum maupun doxing. Argumen berkepentingan selalu menjadi corak dalam bersosial media baik kepentingan politik privat maupun kepentingan politik publik. Hal ini semestinya menjadi tinjauan ulang negara demokrasi dan nomokrasi. Kebebasan berekspresi menjadi faktor implementasi penting dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga selalu dibatasi oleh aturan-aturan hukum mengikat. Selain itu, ruang publik menjadi tempat mengembangkan dan mengevaluasi implementasi demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan pemikiran Jürgen Habermas untuk mendapatkan jawaban kritis terhadap hak warga negara dalam bersosial media di negara demokrasi dan nomokrasi. Peneliti menggunakan metode Hermeunetika guna meinterpretasikan hakikat Indonesia sebagai negara demokrasi dan berlandaskan hukum. Selain itu, peneliti menggunakan unsur-unsur metodis, antara lain: 1) Deskriptif digunakan untuk menulis kembali konteks dan konsep yang disampaikan; 2) Interpretatif digunakan merespons suatu fenomena pelanggaran hak warga negara (hukum dan kebebasan berpendapat) melalui pemikiran Jürgen Habermas; dan 3) Analisis historis yang dipakai sebagai peninjauan ulang sejarah demokrasi di Indonesia dan dasar konstitusi sehingga ruang publik dapat tercipta secara kondusif.